Indonesian News One PRESIDENT DENIES ALLEGATIONS OF CORRUPTION Wikileaks: President Susilo Bambang Yudhoyono (right), accompanied by Senior Deputy Governor (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara (second left) and Director General of Treasury, Ministry of Finance Marwanto Harjowiryono (left) gives a press statement related news are sourced from the website WikiLeaks about the alleged corruption of the Republic of Indonesia printing money printed in Australia who mentioned himself and former president Megawati Sukarnoputri at his Puri Cikeas, Bogor, West Java, on Thursday (31/7). President Susilo Bambang Yudhoyono has denied receiving funding from Australia associated flow of printing 550 million pieces of Rp 100,000 banknotes in Australia as expressed by website WikiLeaks for making supervision, authority to print it exists at Bank Indonesia, not the government or the president. (Ant)
Cikeas, Bogor (News): President Susilo Bambang Yudhoyono asked the Australian government provide an explanation of the information related to WikiLeaks issued orders preventing indication of investigations into alleged corruption officials in Asian countries.
"Berita
yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya
mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya
setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar
Australia," kata Presiden dalam keterangan pers di kediaman pribadi Puri
Cikeas, Bogor, Kamis [31/07] siang.
Kepala Negara mengatakan penjelasan itu penting karena dari informasi
yang dikeluarkan oleh Wikileaks dan kemudian diberitakan oleh salah
satu situs berita di Indonesia disebutkan ada 17 nama pejabat senior di
negara Asia yang dikatakan dilindungi oleh sebuah perintah khusus dari
pemerintah Australia agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan
bisa menganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut.
"Dari beberapa tokoh itu nama SBY dan Megawati ikut disebut Wikileaks
pada berita 29 juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar,
termasuk melibatkan keluarga dan pejabat senior masing-masing negara,"
kata Presiden.
Ditambahkannya,"perintah super untuk mencegah
pelaporan kasus ini oleh siapa saja untuk cegah kerusakan hubungan
dengan Australia. Ada 17 individu." Presiden merasa perlu untuk segera
melakukan klarifikasi atas berita tersebut dan mengumpulkan sejumlah
keterangan mengenai hal tersebut dari pejabat terkait.
"Berita
seperti ini cepat beredar dan kemudian karena sangat sensitif, karena
menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Megawati, dan saya
sendiri, maka saya ambil keputusan untuk melakukan sesuatu bertindak dan
mengeluarkan pernyataan ini. Karena yang jelas pemberitaan ini, saya
nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri,
menimbulkan spekulasi dan kecurigaan," kata Presiden.
Dari keterangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, maka presiden mendapatkan sejumlah penjelasan.
"Memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia pada 1999 yang
mencetak NPA, organisasi itu berada di bawah Bank sentral Australia,
yang dicetak adala 550 juta lembar dengan pecahan Rp100.000," kata
Presiden.
Namun demikian, kata Presiden, kewenangan untuk
memutuskan pencetakan uang dan tempat pencetakan uang berada di tangan
Bank Indonesia.
"Hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, atas
dasar atau sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan yang
berlaku. Sebenarnya baik Ibu Mega dan saya sendiri 1999 belum menjadi
presiden. Point saya adalah memang itu kewenangan BI, siapapun
presidennya, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan menetapkan
kebijakan dan mengeluarkan perintah presiden," tegasnya.
Bila otoritas Australia melakukan penyelidikan mengenai informasi
yang diberitakan Wikileaks, Presiden meminta agar proses penyelidikan
dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan apabila ada WNI yang diduga
terlibat maka hendaknya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
RI.
"Atas penjelasan saya itu, proses penegakan hukum yang sedang
berlangsung di Australia, saya meminta membuka dan mengungakap seterang
mungkin, jangan ditutupi. Kalau ada elemen di Indonesia, saya minta
tolong diungkap dan kemudian ditunjuk siapa orang itu, apa kasus dan
pelanggaran hukumnya, kalau memang ada bekerjasama dengan KPK
Indonesia," tegasnya.
Ia menambahkan,"jangan justru pemerintah
Australia keluarkan kebijakan dan statemen yang menimbulkan kecurigaan
dan tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia misal mantan presiden
Megawati dan saya sendiri. itu menimbulkan kecurigaan." Presiden minta
Australia segera keluarkan pernyataan yang terang agar nama baik Ibu
Mega dan saya tidak dicemarkan saya ingin dengar langsung dari
Australia.
"Jika ada WNI yang terlibat mari tegakkan hukum bersama
Indonesia dan Australia adalah negara hukum. Indonesia saat ini tengah
lakukan kampanye anti korupsi yang agresif. Kalau memang Australia
mengatakan, apa yang diberitakan Wikileas tidak benar maka Australia
harus berbicara karena kalau diam maka akan timbulkan spekulasi baru di
Indonesia," kata Presiden. Kepala Negara juga menyayangkan situs berita
yang memuat berita dari Wikileaks tersebut tanpa klarifikasi dari
pihaknya.
